Peranan PARTAI POLITIK dalam Demokrasi

Proses pendewasaan demokrasi di Indonesia telah melalui masa 10 tahun sejak tahun 1999, dan dalam perjalanannya telah melewati berbagai proses yang penuh dengan dinamika kehidupan demokrasi. Pelaksanaan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR-RI,DPRD Provinsi,& DPRD Kab/Kota telah dilalui sebanyak 3 kali dengan 4 Presiden yang berbeda pasca pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam periode 10 tahu ke belakang telah banyak perubahan yang dialami Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan proses demokratisasi, diantaranya adalah Amandemen UUD 1945,kebebasan pers,pemisahan yang jelas antara militer dan sipil,kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, dan lain-lain. Salah satu perubahan yang sangat penting sejak Reformasi adalah munculnya berbagai partai politik sebagai salah satu wujud kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat,dan berkumpul yang menjadi satu ciri utama negara yang menjalankan sistem demokrasi.

Sejak Pemilihan Umum pasca reformasi sejak tahun 1999 sampai dengan Pemilihan Umum tahun 2009 telah banyak dinamika yang dihadapi dalam melaksanakan amanat demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Salah satu yang paling berbeda dibandingkan dengan penerapan sistem demokrasi otoriter pada masa rezim orde baru adalah dengan munculnya berbagai macam partai politik peserta pemilu yang setiap saat jumlahnya selalu bertambah. Pada pemilu tahun 2009, partai politik peserta pemilu mencapai jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, yaitu sebanyak 38 parpol ditambah 6 partai politik lokal di Nangroe Aceh Darussalam.
Di satu sisi, banyaknya jumlah partai politik peserta pemilu dalam proses demokrasi di Indonesia merupakan suatu bentuk konsenkuensi logis dari penerapan sistem demokrasi secara konsisten, namun di sisi lain banyaknya jumlah partai politik tidak otomatis membuat kualitas pelaksanaan sistem demokrasi menjadi lebih baik, bahkan cenderung menjadi semakin buruk.
Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka,semua partai politik akan berusaha untuk memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam suatu pemilihan umum untuk mempengaruhi arah kebijakan negara. Tinggal dengan cara apa partai politik akan menarik simpati rakyat untuk memperoleh dukungan rakyat pada periode pemilihan umum berikutnya di tahun 2014, apakah akan tetap menggunakan pola-pola pendekatan lama atau akan menggunakan pola-pola pendekatan yang baru dengan konsekuensi akan menghadapi perjuangan yang sangat berat. Pandangan a priori masyarakat terhadap partai politik yang dibuktikan dengan semakin berkurangnya partisipasi pemilih dalam pemilu 2009 bukan tanpa alasan, karena memang sampai hari ini belum nampak hasil kerja nyata partai poltik yang benar-benar berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, khususnya setelah pelaksanaan Pemilihan Umum.
Oleh karena itu, harus ada langkah-langkah kongkret yang harus dimulai dari hari ini sampai dengan pemilihan umum periode selanjutnya di tahun 2014.
Berikut ini adalah beberapa gagasan penulis bagi partai politik untuk memperoleh simpati masyarakat/rakyat pada pemilu tahun 2014 :

I. PERBAIKAN FUNGSI STRUKTURAL INTERNAL PARTAI

Pengelolaan organisasi Partai Politik tidak jauh berbeda dengan oranisasi lainnya, namun yang paling membedakan partai politik dengan organisasi lainnya adalah bahwa parpol memiliki kekuatan POLITIK yang dapat mempengaruhi berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam tataran publik. Dengan karakteristik parpol yang memiliki kekuatan politik maka sudah tentu jajaran struktural partai harus memiliki pemahaman yg kuat mengenai tugas dan fungsi parpol dalam tingkatan administratif strukturalnya masing-masing dalam rangka menjalankan visi dan misi masing-masing parpol.

Dalam konteks pelaksanaan Demokrasi, Partai Politik memiliki fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan politik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern. Sifat penting dari partai politik menjadi semakin terlihat manakala dihubungkan dengan kepentingan publik yang perlu didengar oleh pemerintah (pelaksana kekuasaan eksekutif) dan parlemen (pemegang kekuasaan legislatif). Alasan utama dari pentingnya keberadaan partai politik dalam proses demokrasi, khususnya demokrasi tidak langsung adalah karena ruang geografis yang semakin luas dan populasi penduduk yang semakin besar dalam wilayah suatu negara, sehingga dalam situasi tersebut masyarakat tidak mungkin menyalurkan aspirasinya secara langsung. Berdasarkan uraian di atas, maka secara sederhana partai politik memiliki tugas untuk menjadi ”jembatan” antara rakyat dan pemerintah, sehingga dengan demikian maka partai politik merupakan salah satu pilar utama dan institusi demokrasi yang penting selain dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, pemilihan umum, serta pers yang independen dalam rangka membangun kehidupan politik yang berkualitas dan beradab.

Keberadaban dan kualitas kehidupan politik yang dimaksud adalah bahwa partai politik dengan berbagai peran dan fungsinya diupayakan mampu meredam (bahkan menyelesaikan) berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat modern seperti saat ini. Dengan demikian maka keberadaban yang akan terbangun melalui partai politik dapat terwujud ketika perbedaan pendapat yang berpotensi menimbulkan konflik destruktif secara eskalatif dapat diselesaikan melalui cara-cara dialogis yang konstruktif.

Peranan partai politik yang secara sederhana dapat diartikan sebagai representation of idea, yaitu bertindak untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat/tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan sarana kompromi bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimate.

Dalam konteks parpol sebagai “jembatan” komunikasi antara rakyat dan pemerintah (yang berkuasa), maka partai politik melalui jajaran struktural partai pada berbagai tingkatan administratif harus secara aktif menjadi bagian dalam kehidupan sosial dan politik dalam suatu entitas masyarakat tertentu.

Sebagai salah satu institusi demokrasi yang memegang peranan penting dalam proses demokrasi, maka partai politik harus dapat menempatkan posisinya secara aktif dan kreatif dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai representation of idea. Partai politik, bersama-sama dengan institusi demokrasi lainnya seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers, harus secara konsisten melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya baik pada masa persiapan pemilihan umum (pre election) maupun pada masa setelah pemilihan umum (post election).

Pada masa sebelum pemilihan umum sampai dengan pelaksanaan pemilihan umum partai politik bertugas untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya untuk memperoleh jumlah kursi yang banyak di lembaga legislatif pada semua tingkatan, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan pada masa pasca pemilihan umum sampai dengan pelaksanaannya di periode selanjutnya, partai politik idealnya tetap harus melakukan kegiatan-kegiatan yang diarahkan pada tujuan organisasi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilihan umum di periode selanjutnya.

Berikut adalah salah satu gambaran mengenai tindakan/hal-hal yang harus dilakukan jajaran struktural partai terhadap suatu fakta/kejadian/issue di masyarakat:

Di Desa A, Kecamatan B, yang menjadi wilayah Kabupaten C pada Provinsi D ditemukan salah satu warga masyarakat yang mengalami GIZI BURUK. Terhadap situasi demikian, maka jajaran struktural di tingkat DESA harus mengadakan komunikasi dengan jajaran pengurus Desa yang bersangkutan melalui Kepala Desa (karena Desa merupakan walah satu wilayah yang otonom) untuk membicarakan solusi mengenai permasalahan yang terjadi di tingkat Desa tersebut. Jika di tingkat Desa tidak menemukan solusi berarti, maka jajaran struktural parpol di tingkat Desa/Kelurahan langsung memberikan laporan resmi atas situasi yang terjadi di desa tersebut kepada jajaran struktural di tingkat Kecamatan, atau lazim disebut Pengurus Anak Cabang. Di tingkat Kecamatan, pengurus PAC partai melakukan komunikasi dengan jajaran pimpinan Kecamatan melalui Camat untuk mencari solusi atas situasi GIZI BURUK yang dialami oleh warga Desa A yang menjadi bagian wilayah Kecamatan B. Jika di tingkat Kecamatan dicapai suatu penyelesaian, maka penyelesaian tidak dilanjutkan pada tingkat Kota/Kabupaten, namun proses penyelesaian tetap dilaporkan kepada jajaran pengurus di tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi. Namun jika pada tingkat Kecamatan tidak ditemukan solusi atas permasalahan tersebut, maka penyelesaian dilanjutkan ke tingkat Kota/Kabupaten melalui Walikota/Bupati beserta jajaran instansi yang terkait di tingkat administrasi pemerintahan Kota/Kabupaten, dan seterusnya sampai tingkat Provinsi atau bahkan sampai tingkat nasional.

Kegiatan-kegiatan parpol di atas harus dilakukan oleh :
1. Seluruh jajaran struktural partai politik pemenang pemilu legislatif dan/atau pemilihan presiden (beserta koalisi parpol pendukungnya);dan bahkan
2. Seluruh jajaran struktural Partai politik yang kalah dalam pemilu legislatif dan pilpres sehingga menempatkan diri menjadi OPOSISI.

Bagi parpol yang menang, maka seluruh jajaran struktural partai menjadi pendukung utama dari Pelaksana Fungsi Eksekutif (pemerintah) yang berasal dari parpolnya, dengan kata lain menjadi pengawas dan pendorong pelaksanaan program-program pemerintah yang notabene berasal dari kader-kader partainya.

Sedangkan bagi parpol yang berkedudukan sebagai OPOSISI, maka jajaran struktural partai di berbagai tingkatan menjadi lembaga penyeimbang dan bahkan menjadi kelompok penekan yang mengawasi kinerja pemerintah (eksekutif) yang berkuasa dalam suatu periode tertentu. Menjadi OPOSISI bukan hanya terdapat di dalam Lembaga Legislatif saja, namun juga dilakukan dalam konteks pelaksanaan kekuasaan eksekutif.

Sebagai suatu unsur utama dalam kehidupan demokrasi,maka OPOSISI merupakan TUGAS bagi parpol yang berbeda haluan dan pandangan dengan parpol pemenang pemilu. Karena merupakan suatu tugas,maka OPOSISI harus secara LOYAL dan AKTIF melakukan PENGAWASAN dan dalam situasi yang memang memungkinkan harus menjadi pendukung utama dari program pemerintah berkuasa bila suatu program atau kebijakan publik tersebut memang layak atau harus untuk didukung.

Dalam konteks ini sebenarnya PARTAI POLITIK memiliki fungsi yang sangat luas dan seharusnya mempengaruhi kehidupan sosial politik di suatu negara demokrasi. Partai politik dengan kekuatan warga partai/konstituen dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah (pemerintah dalam arti sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, salah satu fungsi dalam trias poilitica yang dikemukakan Rosseau), dan bahkan kebijakan lembaga legislatif melalui kader-kader partai yang duduk di dalamnya, selama hal tersebut didasarkan pada KEMASLAHATAN SELURUH RAKYAT atau didasarkan pada KEPENTINGAN RAKYAT.

Dari uraian singkat di atas, maka nampak bahwa partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan negara. Karena fungsi yang sangat strategis tersebut maka sudah menjadi suatu keharusan bagi satiap partai politk untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari berbagai sisi, salah satu diantaranya adalah perbaikan dari aspek struktural partai agar setiap jajaran struktural partai menempatkan dirinya secara aktif sebagai bagian utuh dari sistem politik dan sistem kemasyarakatan secara holistik, sehingga di masa yang akan datang partai politik akan menjadi suatu lembaga;saluran;sarana;wadah;tempat bagi rakyat untuk berkeluh kesah mengenai segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan dapat menjadi saluran komunikasi dengan berbagai pihak dalam kehidupan nyata.

Salah satu hal penting dalam perbaikan fungsi struktural internal partai adalah dengan mewajibkan seluruh PIMPINAN PARPOL pada berbagai tingkatan struktural untuk selalu TURUN kepada masyarakat dan selalu berhubungan dengan masyarakat, tanpa terkecuali. Dari mulai tingkat yang paling atas sampai jajaran struktural parpol yang paling bawah, tentunya berdasarkan jenjang kepengurusan yang ada, struktur yang berada di tingkat yang paling bawah akan selalu berhadapan dengan masyarakat secara langsung. Hal itu berkaitan dengan WILAYAH/TERITORIAL yang luasnya tidak terlalu besar dengan jumlah masyarakat yang tidak terlalu banyak juga. Namun jajaran struktural parpol yang di level atas pun harus secara aktif terjun di tengah-tengah masyarakat untuk memperkuat kerja jajaran struktural di level bawah. Reward and punishment dari parpol menjadi sangat penting dalam hal ini.

Harus disadari bahwa dalam konteks TERITORIAL/WILAYAH administrasi struktural partai, jajaran struktural yang lebih tinggi tidak memiliki kemampuan untuk mengelola konstituen partai secara langsung, kemampuan tersebut dimiliki oleh jajaran struktural yang paling bawah. Kemampuan jajaran sruktural yang paling bawah dalam melakukan pengelolaan TERITORIAL dan PERSONEL (konstituen) menjadi sangat penting dibandingkan jajaran struktural di tingkat Kota / Kabupaten dan level di atasnya, karena mereka bersinggungan langsung dengan konstituen orang-per orang.

Dalam situasi seperti itu maka jajaran struktural berdasarkan kewenangan yang dimilikinya melalui AD/ART Partai dan/atau Peraturan Organisasinya wajib melakukan pembinaan-pembinaan TERITORIAL & PERSONEL (Konstituen) terhadap jajaran struktural di tingkat bawah. Secara kongkret adalah bahwa jajaran struktural di tingkat PROVINSI harus melakukan PEMBINAAN-PEMBINAAN secara terus menerus kepada jajaran struktural di tingkat KOTA/KABUPATEN, dan diteruskan kepada tingkat KECAMATAN,DESA/KELURAHAN,serta RT/RW. Begitu pula sebaliknya, dari tingkat RT/RW secara berjenjang melakukan pelaporan-pelaporan kegiatan kepada tingkat DESA/KELURAHAN,KECAMATAN,KOTA/KAB, dan PROVINSI.

Tentunya hal-hal yang disebutkan di atas akan sulit untuk terwujud jika tidak diikuti dengan proses rekrutmen kader-kader pimpinan partai yang obyektif. Untuk itu, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan untuk memperbaiki fungsi-fungsi struktural internal partai adalah dengan melakukan mekanisme rekrutmen yang obyektif dalam rangka memilih dan menetapkan kader-kader pimpinan partai yang memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan, khususnya di tingkat jajaran struktural RT/RW,DESA/KELURAHAN, dan KECAMATAN karena mereka lah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Intinya, SEMUA PENGURUS HARUS TURUN KE MASYARAKAT MULAI SAAT INI SAMPAI 5 TAHUN KE DEPAN, menginventarisasi segala potensi dan kendala yang ada di masyarakat, dan harus ditetapkan sanksi organisasi bagi pengurus yang melanggarnya di berbagai tingkatan struktural.

Hal tersebut berlaku pula bagi anggota Legislatif terpilih di tingkat DPR RI, DPRD PROVINSI, & DPRD KAB/KOTA, mereka pun wajib untuk kembali membangun daerah yang menjadi DAERAH PEMILIHANNYA (wilayah penghitungan suara) ketika melakukan kampanye pada masa pemilu. Kewajiban tersebut diwujudkan dengan intensitas kehadiran anggota legsilatif di daerah pemilihannya, dan mereka harus selalu berkoordinasi dengan jajaran struktural di tiap tingkatan wilayah.

Untuk mengawasi kinerja anggota legislatif yang bersangkutan, maka tugas dan wewenang lebih luas diberikan kepada jajaran struktural di tingkat Kecamatan untuk mengawasi apakah anggota legislatif yang berasal dari dapil tersebut melakukan kegiatan/kunjungan rutin di daerah tersebut atau tidak. Namun kewajiban untuk turun ke daerah harus ditetapkan oleh organisasi karena jika hal tersebut dilanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sebagai contoh: untuk anggota legislatif di tingkat Kab/Kota, maka tugas organisasi dikeluarkan oleh jajaran struktural partai di tingkat Kab/Kota, begitu pula untuk tingkat Provinsi, dan di tingkat Pusat.

Dengan melaksanakan hal di atas, diharapkan semua kader partai melakukan kampanye setiap saat melalui kegiatan langsung kepada masyarakat. Bentuk kegiatan yang dimaksud dapat berupa apa pun, yang penting adalah wujud kehadiran mereka di tengah masyarakat dan kehadiran tersebut menjadi TUGAS yang diwajibkan oleh organisasi. Jika hal ini dilakukan secara simultan dan terus menerus, maka dapat dipastikan pada 5 tahun mendatang partai yang bersangkutan dapat memperoleh simpati dari rakyat. SETIAP HARI ADALAH KAMPANYE, TIDAK TERBATAS PADA KEGIATAN 5 TAHUNAN MENJELANG PEMILU SAJA….

Yang menjadi kunci keberhasilan program/kegiatan ini adalah unsur PERSONIL dalam hal ini kader partai, khususnya di jajaran pengurus struktural, apakah yang bersangkutan mau untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang dibutuhkan adalah kemauan dari jajaran pimpinan parpol untuk TURUN kepada masyarakat, untuk itu maka proses rekrutmen jajaran pimpinan parpol menjadi salah satu UNSUR PENTING dalam upaya pembesaran dan penguatan partai.

Dalam catatan berikutnya akan dibahas mengenai strategi-strategi pemenangan pemilu untuk tahun 2014 dalam konteks pengelolaan TERITORIAL dan PERSONIL bagi parpol

  1. tapi dalam prakteknya, toh parpol tidak menjembatani kepentingan rakyat, iya kan?
    mereka justru menjembatani kepentingannya sendiri. dan Apakah parpol memang wajib ikut pemilu untuk bisa menyelematkan rakyat? saya rasa pemilu bukan satu-satunya jalan utk bisa menyelamtkan rakyat,

  2. benar, dengan politik demokrasi sekular saat ini. malah justru mengabaikan kepentingan rakyat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: